Biro perjalanan umrah yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggaraan Umrah dan Haji (Himpuh) menyatakan besaran biaya minimal umrah sebesar Rp20 juta per jemaah masih di bawah biaya wajar yang dikeluarkan biro perjalanan umrah.
Hal itu disampaikan menanggapi rencana Kementerian Agama yang akan menetapkan biaya minimal penyelenggaraan umrah berada di kisaran Rp20 juta pada tahun depan.
Ketua Himpuh Baluki Ahmad mengungkapkan, biaya wajar penyelenggaraan umrah normalnya berkisar US$1.700 atau sekitar Rp23 juta per jemaah. Semakin sedikit jumlah jemaah yang diantar biaya penyelenggaraan semakin mahal. Untuk dua orang jemaah harganya bisa menjadi Rp25 juta hingga Rp27 juta per jemaah.
Karenanya, Baluki meyakini biro perjalanan umrah bakal kesulitan untuk menawarkan biaya yang lebih rendah dari ketentuan pemerintah kepada jemaah.
“Dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), harga di bawah (Rp20 juta per jemaah) itu saya kira akan repot dicapai. Nanti akan dituntut oleh jemaah. Jangan anggap jemaah bodoh,” ujar Ketua Himpuh Baluki Ahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/12).
Baluki mengaku telah diajak berdiskusi dengan pemerintah terkait besaran biaya tersebut. Nantinya, agen perjalanan harus memenuhi SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
Beberapa komponen yang diatur yang dalam SPM, ujar Baluki, diantaranya jalur penerbangan, kelas hotel dan akomodasi, hingga penyediaan makanan kepada jemaah.
Misalnya, lanjut Baluki, penerbangan yang dipergunakan oleh jemaah harus penerbangan langsung dan bisa dipertanggungjawabkan keberangkatannya.
“Ada banyak yang (menawarkan) tiket (penerbangan murah) tetapi harus (transit) ke Bangladesh, harus ke mana, harus ke mana, dan sangat tidak nyaman dan membuat riskan dalam perjalanan,” ujarnya.
Baluki berharap dengan penetapan biaya minimal penyelenggaraan haji, pelayanan umrah kepada jemaah bisa meningkat. Selain itu, risiko penipuan berkedok ‘promo perjalanan umrah’ bisa ditekan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan penetapan biaya minimal penyelenggaraan umrah bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama. Rencananya, beleid tersebut akan diterbitkan awal tahun depan.
