Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut bakal menghadapi politik nepotisme jika berniat melawan budaya feodal yang ada di pemerintah daerah. Ini menjadi tantangan bagi Tito yang baru saja menjabat sebagai Mendagri usai dilantik Presiden Joko Widodo.
Purnawirawan Jenderal Polisi itu sebelumnya menyatakan ingin mengubah budaya feodal di pemerintah daerah di bawah naungan Kemendagri. Kata Tito, banyak pemda yang menganggap dirinya penguasa, bukan pelayan masyarakat.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Tito bakal berhadapan dengan budaya nepotisme yang ia sebut sebagai “politik konco”, jika hendak mengubah gaya feodalisme pemda.
“Memang tantangan sendiri buat Pak Tito. Budaya feodalistik itu banyak politik konco, politik yang karena satu aliran, satu agama, satu suku,” kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).
Dia berkata budaya feodal di pemda banyak menimbulkan masalah. Selain memperlambat layanan publik, juga menimbulkan konflik horizontal.
Menurut Trubus, Tito juga harus melawan beberapa budaya negatif jika serius ingin meningkatkan pelayanan publik di daerah, seperti ketidakdisiplinan pemda dan pungli dalam pelayanan publik.
Trubus menyarankan Tito membentuk tim baru di bawah Kemendagri khusus untuk mengubah budaya feodal pemda. Tim ini bertugas melakukan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Kemudian Tito harus mengedepankan pendekatan penindakan tegas, kata Trubus. Agar budaya feodal yang sudah kronis bisa dihilangkan.
“Kan basisnya penegak hukum dari kepolisian. Diharapkan Pak Tito menegakkan hukum secara tegas, terukur, dan sistematis. Harus berani mutasi di daerah mereka yang tidak perform,” ujarnya.
“Saya ingin ada perubahan-perubahan budaya-budaya yang mungkin menghambat pelayanan publik yang baik, kemudian agak feodalistik. Ini harus diubah menjadi budaya yang betul-betul melayani,” ujar Tito usai apel pertamanya sebagai Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10).
