Pemerintah mematangkan skema pembiayaan fasiltas rumah murah bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negara Sipil (PNS), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Skema tersebut akan memberi keringanan uang muka nol persen bagi PNS dengan tenor cicilan yang panjang hingga masa pensiun. Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengemukakan, ini adalah kebijakan pemerintah yang berkonsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi para abdi negara.
Di samping itu, kebijakan tersebut diharapkan bisa memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan program percepatan pembangunan perumahan.
Skema penyediaan fasilitas rumah murah bagi aparat negara dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/11/2018). Payung hukum kebijakan tersebut direncanakan selesai pada tahun depan.
“Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja,” kata Jokowi dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (8/11).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan skema uang muka nol persen memiliki masa cicilan pinjaman program pembiayaan rumah batas dengan batas maksimum usia 75 tahun. Dengan satu syarat, usia calon pembeli maksimum mencapai 53-55 tahun pada saat pertama kali mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Pembayaran cicilan masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun,” kata Bambang usai menghadiri rapat.
Fokus pemerintah adalah rusunami (rumah susun sederhana milik) dengan skema autodebit gaji pegawai. Menurut data pemerintah; saat ini terdapat 930.000 ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi. Mungkin mereka sekarang ini, menurut Bambang, tinggal di rumah dinas atau menyewa.
Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah banyak diterapkan di beberapa kementerian/lembaga. Skema itu melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut, tapi sifatnya masih pembelian secara pribadi.
“Jadi ASN, TNI, dan Polri yang mencari rumah atau apartemen sesuai keinginan akan membeli dengan skema pembiayaan tadi,” ujarnya.
Sedangkan soal penyediaan lahan perumahan, pemerintah akan memprioritaskan lahan yang dikuasai negara atau kementerian/lembaga. Bambang menegaskan, kebijakan ini akan fokus di daerah perkotaan di seluruh Indonesia.
Tahun politik
Kebijakan keringanan uang muka KPR bukan insentif pertama bagi PNS yang dihadiahkan Jokowi. Dalam pidato penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, Agustus lalu, Jokowi juga membawa kabar baik bagi para PNS.
Tahun depan, pemerintah akan menaikkan gaji para ASN lagi hingga lima persen. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.
Dalam APBN 2019; pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp215 triliun untuk membayar gaji PNS dan pensiunan yang mencakup kenaikan gaji rata-rata lima persen, pembayaran gaji ke-13, dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).
Deputi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Misbah Hasan, menilai kenaikan belanja pegawai atau gaji pegawai pada 2019 pada akhir periode kerja Pemerintah Jokowi-JK terkesan sebagai upaya pencitraan pada tahun politik.
“Kami mensinyalir bahwa kenaikan belanja pegawai pada 2019 itu disinyalir karena memasuki tahun tahun politik ya, jadi selain itu akan bisa membebani APBN saya pikir ini termasuk salah satu pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi,” ujarnya saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (8/11).
Namun di sisi lain, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah dengan uang muka ringan bagi ASN, anggota TNI dan Polri. Pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer dinilai akan turut mempengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum — terutama pungli dan korupsi.
“Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisasi pelanggaran hukum,” kata Sahroni dalam Kompas.com.
Sahroni menilai salah satu penyebab masih adanya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. Persoalan tingginya harga hunian membuat oknum ASN, TNI dan Polri mencari segala cara.
