Menjelang pemilihan presiden 2019, isu serangan tenaga kerja asing dahsyat menyebar. Dinyatakan bahwa Indonesia kini tengah berhadapan dengan fenomena berkurangnya lapangan pekerjaan bagi tenaga domestik.
Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah tenaga kerja asing (TKA) saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 % dibandingkan dengan akhir 2016 yang jumlahnya 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari Cina.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, menuturkan bahwa selain berasal dari Cina, TKA juga berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura. Yang menjadikan isu serangan pekerja asing kian kencang adalah aturan pemerintah yang mempermudah masuknya TKA profesional yang masih dibutuhkan di sektor-sektor tertentu.
Menteri Hanif telah berupaya menjelaskan bahwa aturan kemudahan perizinan TKA hanya ditujukan bagi tenaga kerja yang sudah ahli. Ia menjamin, pekerja kasar dan jenis-jenis pekerjaan lain yang bisa diisi oleh warga negara Indonesia (WNI) tetap dilindungi. Hanya saja, ia tak menyebut jenis pekerjaan yang bisa dengan mudah diisi oleh TKA.
Pernyataan Menteri Hanif diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Darmin mengatakan, ia menemukan banyak perusahaan yang mengeluhkan rumitnya mempekerjakan TKA profesional di dalam negeri. Di sisi lain, kualifikasi tenaga kerja domestik masih belum mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut. “Jadi, kemudahan prosedur bagi TKA sebenarnya hanya disederhanakan saja, berupa penyederhanaan penghapusan rekomendasi teknis dari lembaga,” ungkap Darmin.
Sebagai upaya memperketat masuknya TKA, pemerintah tetap meminta perusahaan pemberi kerja untuk membuat Rencana Penggunaan (RPTKA) dan Izin Menggunakan (IMTKA). Kedua dokumen rencananya akan digabung ke dalam satu perizinan sehingga perusahaan tak perlu repot-repot lagi menunggu pengesahan keduanya.
Masalahnya, kebijakan ketenagakerjaan nan sensitif itu punya multitafsir pemaknaan. Jika mengacu pada data pemerintah yang menunjukkan penurunan tren pengangguran, kebijakan itu bisa menjadi daya ungkit yang bagus bagi pembangunan. Namun, bila menyelisik data International Labour Organisation (ILO) keluaran Maret 2017, pascaera reformasi (1998), memang benar perkiraan pengangguran terbuka 2017 cukup rendah kendati angkanya masih dua digit (19%).
Pengangguran terbuka yang dicatat ILO adalah kategori usia 15-24 tahun, yang juga merupakan salah satu acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Anak muda berusia 15-24 tahun ini tidak bekerja, tetapi bisa bekerja dan sedang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja keluar dari pekerjaan karena kemauan sendiri dan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Angka tahun 2017 untuk Indonesia dalam catatan ILO masih jauh dari angka pengangguran terendah sejak 1994, yakni pada 1995, yang hanya 11,6 %. Angka itu bukan yang terendah, dan trennya terus meningkat. Angka pengangguran terbuka di Indonesia pada 2005 mencapai 32,3% atau yang tertinggi sejak era reformasi.
Bila dibandingkan dengan lima negara di ASEAN, angka perkiraan pengangguran terbuka di Indonesia pada 2017 merupakan tertinggi kedua setelah Brunei Darussalam (23,4%). Pengangguran terkecil dicatat Singapura dan Thailand, 4,5%.
Lebih Tinggi dari Filipina
Menurut Menteri Hanif, angka pengangguran di Indonesia pada 2017 turun dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni 5,5%. Target 2018, pengangguran turun hingga 5%. Hanif pun menegaskan bahwa angka 2017 merupakan yang terendah sejak era reformasi.
“Kalau dasarnya perbandingan dengan tahun sebelumnya, pengangguran di Indonesia saat ini merupakan yang terendah sejak era reformasi,” katanya, seperti dikutip JPNN pada 27 Februari 2018.
Dengan dua penafsiran data yang berbeda ini, tak heran bila kemudian kebijakan kemudahan TKA dari Presiden Jokowi mendapat serangan bertubi-tubi dari lawan politiknya. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay.
Saleh mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi terkait penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Dirinya mengklaim peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan.
Saleh memahami pemerintah membutuhkan TKA dalam upaya menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, Saleh berpendapat, peraturan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
“Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya mereka malah berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Bisa saja orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba,” kata Saleh seperti dikutip Kompas, Jumat (6/4/2018).
Runcingnya perbedaan kedua kubu ini pun memantik rasa penasaran publik Tanah Air. Tak pelak, data pembanding dan pelengkap pun berusaha untuk terus diungkap.
Kabar menarik datang dari portal berita asal Thailand, The Nation, tertanggal 23 Maret 2018. Berdasarkan data LEADS, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia setelah Mongolia (7,3%) dan Pakistan (5,9%). Indonesia di peringkat ketiga dengan 5,5%, diikuti Filipina 5,3%.
Tingkat pengangguran di Kamboja, Thailand, dan Laos merupakan yang terendah di Asia. Angka pengangguran di Korea Utara diklaim 4,3%, diikuti Sri Lanka 4,2%. Bangladesh dan Myanmar berbagi angka sama 4,1%, diikuti Cina 3,9%.
India telah menghadapi situasi yang memburuk dengan meningkatnya persentase orang yang menganggur sebesar 3,46%. Malaysia juga mengalami sedikit peningkatan, angkanya 3,4%. Di Asia Selatan, Nepal mencatat angka pengangguran 3,2%.
Jepang dan Singapura mencatat persentase lebih rendah, 2,4 dan 2,1%. Vietnam dan Brunei yang kaya minyak dan gas juga angkanya rendah, 2,02 dan 2%. Laos termasuk negara dengan tingkat pengangguran rendah, hanya 1,5%, dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Thailand dan Kamboja menorehkan persentase terendah, 1,3 dan 0,3%.
Tak pelak data dari LEADS tersebut memperkuat dugaan pihak-pihak yang skeptis terhadap kebijakan tenaga kerja Jokowi yang baru. Yang tak bisa dipungkiri adalah membanjirnya para pekerja asing tersebut juga dipengaruhi oleh kesepakatan investasi yang dilakukan Indonesia. Proyek infrastruktur yang dibiayai oleh utang dari negara donor punya syarat mengikutsertakan barang dan tenaga kerja dari negara yang bersangkutan.
Harus diakui utang itu berbunga rendah, meski jelas punya daya multiplikasi yang boleh dibilang rendah bagi perekonomian domestik.
