Anggota Tim Ekonomi Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli menyebut perekonomian Indonesia tengah dalam krisis. Rizal pun meminta pemerintah untuk lakukan beberapa langkah konkret untuk mendapatkan perubahan.
Rizal Ramli mengusulkan pemerintahan Joko Widodo untuk mengurangi defisit curreent account dan impor. Dirinya meminta pemerintah fokus mengurangi impor barang yang masuk daftar 10 besar, contohnya baja.
Menurut Rizal Ramli, Indonesia terlalu banyak mengimpor baja dari Tiongkok bahkan harganya dijual di bawah harga pasaran yang ada di Indonesia. Hal itu berdampak pada perusahaan baja lokal kemudian merugi.
“Tiongkok bajanya kebanyakan, ekses capacity, banyak dijual di Indonesia dengan harga sangat murah. Krakatau Steel nggak untung, rugi,” kata Rizal Ramli, saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).
Rizal Ramli meminta pemerintah memberikan tarif antidumping pada impor baja sebesar 25 persen. Hal itu dilihat Rizal Ramli dapat menurunkan nilai impor baja.
“Kami minta pemerintah laksanakan memberikan tarif antidumping sebesar 25 persen terhadap produk baja dan turunannya. Otomatis baja impor akan turun, impor kita akan turun US$ 5 juta,” ujarnya.
Rizal Ramli pun sempat menyinggung adanya kabar pemerintahan Jokowi memiliki kedekatan dengan Presiden Cina, Xi Jinping.
Karena kabar tersebut, Rizal Ramli meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk melobi pemerintahan Cina membatasi impor baja ke Indonesia.
“Bilang, ‘pak jangan terlalu banyak impor. Kasih kita waktu dua tahun karena kalau kita krisis, Tiongkok juga kena. Tolong kita kurangi impor dari Tiongkok dan sebagainya,” ujarnya.
Lobi tersebut pun berlaku kepada impor kendaraan mobil dan produknya. Menurut Rizal Ramli, Indonesia butuh dua hingga tiga tahun untuk memperbaiki kondisi krisis dengan menaikkan pajak impor kendaraan mobil.
Rizal Ramli pun menegaskan kepada pemerintah untuk tidak hanya berani menaikkan pajak 1147 komoditas kecil seperti kosmetik dan sebagainya. Dirinya meminta agar pemerintah berani menaikan harga pajak komoditi-komoditi besar.
“Kami minta Pemerintah jangan beraninya sama yang kecil doang. Pedagang menengah kecil yang dagang tas, dagang lipstik, tas, baju, berani juga sama yang besar,” tuturnya
