Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut pelaksanaan Pilkada 2020 sangat berisiko, mulai dari biaya yang tinggi hingga kekhawatiran munculnya klaster pilkada.
“Ini pilkada yang sangat berisiko karena pandemi kami di komisi II pun memutuskan betul-betul berhitung secara ketat sampai kita mengundang Ketua tim gugus tugas percepatan COVID-19 waktu itu masih ketuanya bapak Dony Monardo,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Ia mencontohkan anggaran pilkada saja bisa mencapai satu setengah kali anggaran sebelumnya. Misalnya untuk Cianjur anggaran pada pilkada 2015 sebesar Rp48 miliar.
“Mestinya naiknya antara Rp10-15 miliyar, tetapi ini jadi hampir Rp30 miliar karena tadi, menyiapkan berbagai protokol COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) dan berbagai macam halnya,” kata Mardani.
Dari naiknya anggaran tersebut, ia mengharapkan agar bisa terpilih pemimpin yang berkualitas sekaligus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan COVID-19.
“Diantaranya kami agak mendorong, agak ketat peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa, bahkan beberapa mengatakan maksimal 200 orang. Itu dengan syarat ruangannya mencukupi, bukan satu tapi kita minta 2 meter-2 meter jaraknya,” ujar Mardani.
Komisi II juga, lanjutnya, juga membahas soal pentingnya menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol COVID-19. Bawaslu juga diminta mengawasi soal protokol COVID-19, sehingga tak hanya fokus pada persoalan politik uang.
“Oleh kerena itu, berusaha membuat pilkada sekarang ini menjadi momentum kebangsaan, menurut saya adalah kerjaan bersama,” katanya.
