Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Kepala Negara menyebutkan, sampai saat ini ada 900 desa yang bermasalah dalam mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.
“Hati-hati. Kepala desanya ditangkap. Saya enggak nakutnakuti,” kata Jokowi saat bersilaturahim dengan masyarakat di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10). Jokowi mengatakan, selama tiga tahun, pemerintahannya sudah mengucurkan dana desa sebesar 127 triliun rupiah.
Dana desa juga selalu meningkat dari 20 triliun rupiah di tahun pertama, menjadi 40 triliun rupiah di tahun kedua, dan 60 triliun rupiah di tahun ketiga. Dana tersebut dibagikan ke 74.000 desa yang ada di Indonesia.
“Setiap desa, tahun pertama kira-kira 300 jutaan rupiah, tahun kedua 600 juta-an rupiah, tahun ketiga 800 jutaan rupiah. Dapat uang segitu gedenya, kalau tidak beri kesejahteraan di desa itu, pasti ada yang salah.
Ada sesuatu pasti di situ,” kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo ini juga berharap dana desa yang diberikan pemerintah bisa tetap berada di desa, tidak kembali lagi ke pusat. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar setiap pembangunan proyek infrastruktur bisa menggunakan bahan baku hingga sumber daya manusia yang ada di desa.
Jokowi mengatakan dana desa bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, embung, hingga irigasi. “Yang tidak boleh hanya satu. Jangan ada yang ngantongi untuk kepentingan pribadi,” tegas Jokowi. Peringatan Presiden kepada para kepala desa dalam menggunakan dana desa itu sangat beralasan.
Apalagi KPK baru saja mengungkap kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Desa Dassok , Pamekasan, Jawa Timur. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur, pada Rabu (2/8) Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka.
Achmad Syafii ditahan di Rutan KPK dan Rudi Indra Prasetya ditahan di Rutan Cipinang. Sementara itu, tersangka lainnya yang ditahan KPK adalah Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, yang ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat;
Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi yang ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
Dipercepat
Sementara itu, saat meninjau Bendungan Karian, di Kelurahan Pasirtanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Presiden memastikan Bendungan Karian akan rampung pada pertengahan 2019. Semula, pembangunan bendungan ini direncanakan rampung 2020, namun akhirnya dipercepat menjadi 2019.
“Setelah melihat lapangan, kemudian pekerjaan bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019, Insya Allah bisa selesai. Juni atau Juli,” kata Jokowi . Jokowi mengatakan Bendungan Karian ini sudah direncanakan sejak era ‘80-an. Kemudian, tiga tahun yang lalu, pemerintah memulai pengerjaannya.
Saat ini, pengerjaan bendungan sudah mencapai 47 persen. “Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede,” kata Jokowi. Bendungan senilai 1,07 triliun rupiah ini dikerjakan oleh Daelim Industrial Co, LTD bersama PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).
Joint operation ini memiliki luas area genangan seluas 1.740 hektare dan mampu menampung 207,5 juta meter kubik air. “Kita harapkan dengan waduk ini bisa mengairi lahan kurang lebih 22.000 hektare di Provinsi Banten dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi Provinsi Banten dan Jakarta,” ucap Jokowi.
Adapun secara keseluruhan, Jokowi mengklaim saat ini pemerintahannya sudah membangun 33 waduk dari 49 waduk yang direncanakan. “Tahun depan akan ada tambah 11 waduk lagi yang dibangun,” ujarnya Selain irigasi, bendungan ini juga menyuplai kebutuhan air untuk kawasan perkotaan dan industri di Kota Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9,1 m3/detik. Manfaat lainnya adalah sarana pengendalian banjir di daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting, seperti Jalan Tol Jakarta–Merak dan kawasan industri terpadu.
Selain itu, bendungan ini juga dapat menjadi daerah tujuan wisata air serta potensi pembangkit energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH).
