Ketua Umum Prabowo Subianto menginstruksikan Gerindra DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Ada gelagat apa gerangan?
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat ada beberapa faktor yang membuat Prabowo mulai mengkritik Anies. Salah satunya terkait konstelasi Pilpres 2024.
“Pilpres 2024 bagi Prabowo mungkin lebih berat karena beberapa alasan, seperti terjadinya stagnasi keterpilihan Prabowo, basis pemilih yang tidak berkembang, serta adanya pemilih yang kecewa karena pilihan-pilihan politik Prabowo,” kata Arya kepada wartawan, Senin (28/10/2019).
Selain itu, beratnya Pilpres 2024 bagi Prabowo terjadi karena, dari sisi lawan, muncul calon-calon kompetitor yang berasal dari gubernur dengan jumlah pemilih yang besar. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Begitu juga dengan gubernur yang karakter pemilihnya beririsan dengan pemilih Prabowo, yaitu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” ungkap Arya.
Faktor berikutnya ialah situasi politik lokal. Bisa saja ada kesulitan Gerindra menentukan wagub pendamping Anies. Seperti apa analisisnya? Baca selengkapnya.
“Faktor kedua adalah soal situasi politik lokal terkait posisi wakil gubernur. Mungkin Anies dianggap menyulitkan posisi Gerindra untuk mendapatkan kembali posisi wagub,” ujar Arya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengungkap adanya arahan langsung dari Ketum Prabowo untuk mulai mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Bantu rakyat dengan dukung program pemerintah yang prorakyat. Tetap kritis bersama rakyat,” ungkap Syarif soal pesan Prabowo itu.
Belakangan, Gerindra DKI menyoroti capaian kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kinerja itu menjadi pertimbangan Gerindra untuk menyikapi anggaran TGUPP pada 2020. Dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, Bappeda DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 21 miliar.
