Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 menunjukkan niat baik jika ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hal itu menanggapi wacana koalisi ‘plus-plus’ pada periode pemerintahan Joko Widodo ke depan.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan hal itu diperlukan untuk menghindari pandangan politik dagang sapi dari proses politik tersebut.
“Koalisi plus-plus sih oke-oke saja, tetapi bagi teman-teman dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan,” ujar Lukman dalam pesan singkat, Jumat (26/7).
“Supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan,” ujarnya.
Lukman menuturkan koalisi tidak boleh dibentuk dengan dasar pragmatisme. Jika hal itu digunakan, ia berkata parpol KIK akan menolak dan memandang sinis.
Lebih lanjut, Lukman membeberkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh parpol pendukung Prabowo jika ingin bergabung dengan KIK. Pertama, Lukman meminta Gerindra cs tidak mengulang narasi-narasi berbau fitnah yang tidak didukung oleh data yang faktual.
Kedua, Gerindra cs menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi Indonesia.
“Ketiga, tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Lukman.
Selanjutnya, Lukman menyampaikan pihaknya juga menginginkan partai pendukung Prabowo yang hendak berkoalisi mau menjalankan semua visi dan misi ‘Indonesia Maju’ tanpa syarat. Kelima, Gerindra cs juga diminta untuk berkomitmen solid selama lima tahun pemerintahan Jokowi ke depan.
“Keenam, menertibkan semua pendukung yang belum ‘move on‘, menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 kemarin,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding menyampaikan KIK tidak menutup peluang bagi Gerindra cs untuk bergabung. Sebab, ia menilai hal itu bagian dari rekonsiliasi yang tengah diupayakan oleh Jokowi pasca Pilpres 2019.
“Bisa saja ke depan Gerindra atau yang lain bergabung. Bisa saja, itu tidak haram dalam tanda petik ya sangat dimungkinkan karena memang ada kebutuhan rekonsiliasi,” ujar Karding.
Karding menyampaikan rekonsiliasi pasti berkahir dengan pembagian kekuasaan. Namun, pembagian kekuasaan itu harus tetap lewat izin Jokowi dan kesepakatan semua parpol KIK.
“Jadi bagi saya semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada, terutama Pak Jokowi karena beliau adalah pemimpin koalisi kami. Dan tentunya sekali lagisoal sikap akan ada tambahan misalnya partai dalam koalisi KIK pasti akan dibahas di KIK itu sendiri,” ujarnya.
“Dan kami belum tahu apa hasilnya karena itu menyangkut sikap masing-masing partai,” ujarnya menambahkan.
