Politik Indonesia pada tahun 2018 telah didominasi oleh persiapan untuk pemilu tahun 2019, yang dijadwalkan pada tanggal 17 April. Dalam banyak hal, pemilihan umum ini adalah pemilihan ulang dari pemilu tahun 2014. Sekali lagi hanya ada dua calon presiden, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dan pensiunan jenderal Prabowo Subianto, di mana Jokowi saat ini masih memimpin.
Koalisi di belakang masing-masing kandidat secara luas mirip dengan pemilu sebelumnya, dan isu-isu pembangunan, nasionalisme ekonomi, ketidaksetaraan, etnis, dan agama, kembali menonjol dalam kampanye. Tetapi terdapat beberapa perbedaan penting dalam dinamika politik dan format pemilu, yang menambah ketidakpastian untuk memprediksi hasilnya kali ini.
Sejak menjadi presiden pada Oktober 2014, Jokowi hanya memiliki satu tujuan dalam mengejar masa jabatan lima tahun keduanya. Strategi pemilihan ulangnya melibatkan dua elemen utama.
Yang pertama adalah membangun reputasi untuk perkembangan pesat dan pertumbuhan ekonomi. Jokowi telah meluncurkan serangkaian program infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memulai reformasi kesejahteraan besar-besaran untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
Selama sebagian besar kepresidenan Jokowi, pertumbuhannya antara 5-6 persen. Ini relatif kuat secara regional, tetapi secara konsisten berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah sendiri.
Elemen kedua adalah meningkatkan kredibilitas Islamnya. Jokowi selalu merasa rentan terhadap masalah agama. Dalam pemilu tahun 2014, para pendukung Prabowo menggunakan Islam untuk melawan Jokowi untuk menyatakan bahwa Jokowi adalah seorang Kristen dan alat untuk kepentingan non-Muslim yang kuat.
Persoalan ‘Islam’ semakin menonjol setelah pemilihan gubernur tahun 2017 di Jakarta. Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama—mantan petahana Kristen China dan sekutu dekat Presiden—dikalahkan setelah dituduh melakukan penistaan agama dan menjadi sasaran protes besar-besaran oleh kelompok-kelompok Islam.
Menyusul kekalahan Ahok, Jokowi mengintensifkan upayanya untuk menumbuhkan dukungan Islam, khususnya dalam organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bagi Jokowi, pemilihan ulang akan terancam jika pembangunan ekonomi atau kredibilitas Islamnya ternoda.
Prabowo kurang bersemangat dalam memperebutkan pemilu 2019 dibandingkan Jokowi. Awal tahun ini, Prabowo mengatakan bahwa ia tidak akan maju dan dikabarkan mengejutkan Jokowi dengan menawarkan diri sebagai calon wakil presiden. Jokowi menolak tawaran itu.
Terdapat beberapa kemungkinan alasan keengganan Prabowo untuk mencalonkan diri lagi. Dia kekurangan dana, sangat tertinggal dari peringkat elektabilitas Jokowi, dan tidak ingin menyelesaikan karier politiknya dengan kekalahan lagi. Tetapi pada pertengahan tahun, partainya, Gerindra, semakin bersikeras bahwa dia akan maju lagi.
Prabowo—yang keluarganya telah berinvestasi jutaan di Gerindra selama dekade terakhir—setuju untuk melakukannya, sebagian besar demi kepentingan Gerindra. Jajak pendapat menunjukkan bahwa jika Prabowo maju, Gerindra kemungkinan akan muncul sebagai partai terbesar kedua. Jika dia tidak melakukannya, mereka hanya akan menjadi partai kecil dengan masa depan jangka pendek.
Drama politik terbesar tahun ini berputar di sekitar pencalonan kandidat wakil presiden. Undang-undang pemilu Indonesia mensyaratkan bahwa pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau kelompok partai mana pun harus memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional.
Jokowi dan Prabowo mendapat tekanan dari partai-partai di koalisi masing-masing untuk memilih calon wakil dari partai yang bukan partai mereka sendiri. Masing-masing partai menghitung bahwa mereka akan mendapat manfaat dari memiliki kader dalam peran profil tinggi calon wakil presiden.
Calon wakil presiden Jokowi yang disukai adalah mantan ketua hakim agung Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Tetapi partai koalisinya memaksanya untuk memilih ulama Islam konservatif, Ma’ruf Amin, yang adalah Presiden NU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kuat.
Alasan para partai tersebut adalah bahwa Mahfud menjadi ancaman bagi kepentingan mereka sendiri. Tidak terikat pada partai mana pun dan cukup muda untuk berdiri sebagai kandidat independen untuk pemilihan presiden pada tahun 2024, Mahfud berisiko membahayakan rencana partai-partai itu sendiri untuk pemilu di masa depan.
Penanganan Prabowo untuk pencalonan wakil presidennya berbeda dengan Jokowi. Terlepas dari ancaman dari tiga partai koalisinya bahwa mereka akan meninggalkannya seandainya dia tidak memilih salah satu kader mereka, Prabowo kemudian memilih Wakil Gubernur Jakarta dan anggota partai Gerindra Sandiaga Uno. Sandiaga adalah salah satu pebisnis non-China paling sukses di Indonesia dan menjanjikan kontribusi kampanye bernilai jutaan dolar, yang meringankan kekurangan uang Prabowo.
Selama delapan bulan, periode kampanye ini akan menjadi yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Dalam empat bulan pertama, masa kampanye tidak bersemangat dan tidak menyenangkan. Jokowi adalah pembicara publik yang buruk dan Prabowo telah muncul beberapa kali tampak setengah hati dan tidak fokus. Kampanye kedua kandidat sangat bergantung pada media sosial dan penggunaan pesan negatif.
Saat ini tampaknya Jokowi akan menang. Ia memimpin secara substansial dibanding Prabowo, baik dalam angka persetujuan maupun elektabilitas yang lebih penting. Jajak pendapat menunjukkan elektabilitas Jokowi di kisaran rentang 40 hingga 50 persen, sementara Prabowo sekitar 20-an hingga 30-an.
Prabowo akan membutuhkan gangguan ekonomi besar atau skandal politik jika dia ingin mempersempit jarak dengan Presiden itu. Tapi Jokowi adalah politisi yang disiplin dan berhati-hati, yang tidak mungkin memberi peluang kepada Prabowo untuk menyerang.
