Isyarat pemerintah Australia bahwa mereka mungkin memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem telah membuat Indonesia gusar. Indonesia tampak kecewa dengan proposal Australia karena hal tersebut menunjukkan dukungan politik yang kuat untuk Israel. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia telah lama menyatakan solidaritas atas Palestina dalam konflik mereka dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah memperingatkan Australia bahwa langkah itu akan merusak hubungan bilateral kedua negara.
Terlepas dari adanya ketegangan antara pemerintah Australia dan Indonesia, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa masalah Jerusalem tidak akan mempengaruhi diskusi yang sedang berlangsung tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA/ Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).
Namun, menjelang mendekati pemilihan presiden Indonesia pada April 2019 yang akan datang, penangguhan kesepakatan IA-CEPA masih mungkin terjadi karena agama telah menjadi komoditas panas bagi politisi untuk memenangkan suara. Penundaan tidak hanya akan menciptakan kerugian bagi ekonomi Australia dan Indonesia, tetapi juga akan mengubah dinamika kebijakan luar negeri antara kedua negara.
Penangguhan yang Masih Mungkin Terjadi
Selama kunjungan Morrison baru-baru ini ke Jakarta, pemerintah Australia dan Indonesia mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan IA-CEPA. Namun, perjanjian tersebut masih belum disahkan dan masih menunggu penyelesaian draf teks lengkap. Jadi, beberapa hal masih bisa berubah jika Australia menindaklanjuti rencana Yerusalem menjelang puncak pemilu Indonesia pada tahun 2019.
Dalam beberapa tahun terakhir, para politisi Indonesia telah menggunakan agama untuk menarik simpati pemilih. Sebelum terpilih pada tahun 2014, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengusung pluralisme dalam kampanyenya. Dia harus melawan kampanye hitam oleh lawannya Prabowo Subianto yang menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang tidak Islami. Jokowi pada akhirnya menang tipis dalam pilpres 2014.
Dari pengalaman tersebut, Jokowi, yang menjadi kandidat presiden petahana dalam pilpres 2019 dan kembali melawan Prabowo, kini menggunakan kartu Islam untuk memenangkan mayoritas pemilih. Jokowi telah menunjuk ulama Muslim garis keras Ma’ruf Amin sebagai pasangan wakil presiden yang mendampinginya untuk mendapatkan suara dari kelompok konservatif Islam. Terdapat kemungkinan bahwa Jokowi akan menunda kesepakatan perdagangan sebagai tanggapan atas rencana Australia memindah kedutaan ke Yerusalem, untuk memenuhi tuntutan para pemilih Muslim di Indonesia. Dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Presiden Jokowi menyatakan dukungan penuhnya atas kemerdekaan Palestina.
Kerugian Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan
Indonesia dan Australia akan kehilangan banyak peluang ekonomi jika kesepakatan ditunda. Di bawah IA-CEPA, Indonesia akan menikmati tarif nol persen untuk semua komoditas ekspor. Hal ini termasuk produk otomotif, herbisida, pestisida, peralatan elektronik, mesin, karet, kayu, kopi, coklat, dan kertas. Penghapusan beberapa hambatan tarif juga akan memungkinkan Indonesia untuk memperluas ekspor minyak sawit.
Bagi Australia, perjanjian ini akan meningkatkan ekspor baja dan pertaniannya ke Indonesia. Hal ini juga akan memungkinkan berbagai universitas di Australia untuk mendirikan cabang di Indonesia. Ini adalah kesempatan yang baik bagi universitas-universitas tersebut untuk memperoleh manfaat dari memperluas pasar mereka ke negara tetangga terdekat Australia. Peluang investasi ini juga akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya.
Perdagangan sebagai Sarana Hubungan Luar Negeri
Penangguhan kesepakatan IA-CEPA akan berdampak pada hubungan antara Australia dan Indonesia di luar masalah ekonomi. Australia mungkin telah melihat kesepakatan IA-CEPA hanya dalam hal ekonomi. Tetapi kasus Yerusalem telah menunjukkan bahwa kesepakatan perdagangan juga terkait dengan kebijakan luar negeri kedua negara secara keseluruhan.
Dalam keadaan seperti ini, isu pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem dapat memberikan pengaruh bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar dalam kesepakatannya. Jika perlu, Indonesia dapat meninjau kembali daftar sektor sensitifnya untuk memastikan ekspor Australia tidak akan membahayakan industri yang bersaing dengan impor Indonesia. Investasi dalam pendidikan tinggi juga dapat dinilai kembali untuk mendapatkan manfaat yang lebih adil, dengan adanya penentangan baru-baru ini dari berbagai universitas swasta Indonesia.
Indonesia juga dapat mencakup agenda yang lebih luas, misalnya, dukungan untuk Palestina, dalam negosiasi perdagangan. Merupakan hal biasa untuk menempatkan agenda non-ekonomi ke dalam negosiasi perdagangan bebas. Misalnya, Uni Eropa baru-baru ini menolak kesepakatan perdagangan dengan negara-negara yang tidak meratifikasi Kesepakatan Paris. Amerika Serikat menghadapi seruan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia di China dalam perundingan tentang kesepakatan perdagangan bebas dengan China.
Hubungan di Masa Depan
Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan di Australia. Di masa lalu, orang-orang berasumsi bahwa di bawah pemerintahan Partai Buruh, Australia akan menjadi negara tetangga yang lebih baik, daripada saat diperintah oleh pemerintah Koalisi Nasional-Liberal.
Hal ini disebabkan kebijakan Anglophile historis pemerintah Australia yang mendukung kepentingan negara-negara Barat di atas keterlibatan regional. Stereotip Partai Liberal tersebut telah melemah seiring waktu, dengan Partai Buruh dan Liberal berbagi kebijakan luar negeri yang sama dengan Indonesia. Namun, rencana Morrison untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem dapat menghidupkan kembali stereotip semacam itu.
Australia telah mengikuti kebijakan Israel yang diusung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Hal ini menunjukkan bahwa, terlepas dari kebijakan luar negeri bipartisan, masing-masing partai memiliki tradisi kebijakan luar negeri yang khas.
Namun demikian, masa depan hubungan Indonesia-Australia tetap menjanjikan. Sejarah telah menunjukkan berulang kali bahwa hubungan keduanya tetap bertahan meskipun terjadi pasang surut.
Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusulkan agar hubungan Australia dan Indonesia sebaiknya lebih dari sekadar teman dan negara tetangga. Untuk memiliki masa depan yang besar bersama, ia menyarankan agar Indonesia dan Australia harus saling memandang satu sama lain sebagai mitra strategis. Kedua negara harus terus bekerja untuk memainkan peran aktif sebagai kekuatan menengah dalam politik global.
