Jakarta, CNN Indonesia — Tenaga Ahli Deputi Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa ijtima ulama merupakan representasikan para nabi. Oleh karena itu, Ngabalin mengatakan ulama tidak boleh dibawa ke dalam politik praktis, terutama menjelang Pilpres 2019.
Hal ini menangggapi Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, sejak Jumat (27/7).
“Institusi ulama itu adalah representasi para nabi. Karena itu ulama tidak boleh dibawa dalam politik praktis. Saya ingin mengatakan karena ulama tempat umaroh bertanya, tempat semua orang bertanya maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan-kepentingan politik praktis,” kata Ali Mochtar Ngabalin di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (28/7).
Ngabalin juga mengingatkan bahwa ulama seharusnya berdiri di atas kepentingan umat. Sehingga hasil dari pertemuan Ijtima Ulama bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Dan mempersiapkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak berkhianat, pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tapi bisa mengimplementasikan gagasannya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Ngabalin.
Mantan Dewan Pengurus Partai Golkar ini juga mengatakan ulama yang mewakili kelompok mayoritas umat Islam bisa memberikan suasana yang teduh dan menyebarkan perdamaian.
GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama sejak kemarin dan mengundang para petinggi parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN, PBB, dam Partai Berkarya.
Mereka yang hadir, di antaranya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
Selain itu, tampak Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketum PAN Zulkifli Hassan, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais juga terlihat di sana.
Sementara GNPF dalam Ijtima ini akan mengeluarkan rekomendasi capres dan cawapres yang sesuai kriteria mereka. Rekomendasi itu akan disodorkan ke kelima partai yang diminta untuk membentuk koalisi keummatan menghadapi Pilpres 2019.
