Kontroversi disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020), ternyata dapat sorotan dari media asing. Mereka menyoroti gelombang protes yang yang terjadi di tanah air akibat keputusan tersebut.
Media asal Amerika Serikat, Bloomberg, menyinggung UU yang dianggap menyederhanakan peraturan ketenagakerjaan disambut unjuk rasa buruh/pekerja sampai dengan serikat pekerja internasional.
UU yang merevisi lebih dari 70 peraturan yang ada itu menuai kontroversi sejak diumumkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Walau dianggap memotong birokrasi dan menyederhanakan aturan yang tumpang tindih, serikat pekerja dan aktivis mengatakan revisi tersebut akan mengikis hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan.
Namun, dalam laporan Bloomberg tersebut mengungkapkan juga sebuah kritikan yang menyebut bahwa UU tersebut bakal memberikan dampak negatif pada deforestasi dan perubahan iklim.
“Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling eksklusif, ”tulis investor dalam surat terbuka, seraya meminta video call dengan pemerintah untuk membahas masalah tersebut.
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik Undang-Undang tersebut karena dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat investasi yang akan menciptakan lapangan kerja. Pernyataan tersebut dikutip dari Ketua Kadin, Rosan Roeslani.
Media besar yang juga menyoroti isu UU Cipta Kerja adalah New York Times. Berbeda dengan Bloomberg yang lebih fokus membahas gelombang penolakan, mereka lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan oleh UU tersebut terhadap lingkungan hidup.
Dalam laporannya, mereka menyebut jika UU yang bakal melonggarkan peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan tersebut dapat respons negatif dari kritikus, karena akan merugikan pekerja dan memungkinkan deforestasi yang meluas.
“RUU penciptaan lapangan kerja dikatakan memudahkan jalannya kegiatan usaha yang meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, namun RUU tersebut sarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia,” kata anggota DPR RI dan politisi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, yang dikutip oleh New York Times.
Sebelumnya diberitakan, gelombang protes dari buruh/pekerja sudah terjadi di beberapa wilayah. Bahkan, sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh, plus organisasi buruh lainnya bahkan menyatakan siap bergabung dalam aksi unjuk rasa nasional pada 6-8 Oktober 2020 yang dinamai mogok massal nasional.
Hal ini dalam rangka memprotes RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020) petang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4.
“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Said Iqbal.
