Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong aparat penegak hukum untuk memproses Rofik Asharuddin atau RA (23), pelaku teror bom di pos polisi Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah hingga ke pengadilan. Hal itu untuk mengungkap apa motif dari aksi teror yang dia lakukan.
“Kita prihatin masih ada (teror) bom, kita berharap tidak terulang. Karena itu penting beberapa hal dilakukan,” kata Haedar di sela acara syawalan warga Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (5/6/2019).
“Kepolisian harus menegakkan hukum seadil-adilnya dan transparan. Harus digiring ke pengadilan mereka yang berbuat teror agar tahu akar masalahnya seperti apa,” lanjutnya.
Haedar menyinggung tindakan aparat hukum beberapa tahun lalu ketika menangani kasus teror. Yakni tak jarang mengambil tindakan tegas dengan menembak mati ketika proses penangkapan. Meski diakuinya tindakan itu berangsur digantikan dengan tindakan lebih lunak.
“Kan sering dulu hard approach, tembak mati. Sekarang pendekatan mau ke soft aproach, tapi tetap dalam hukum. Di pengadilan bisa tahu apa motifnya, kalau terlibat jaringan, apa maunya jaringan itu,” jelas Haedar.
Haedar pun menyampaikan beberapa kemungkinan pemicu aksi teror. Dia juga memberikan masukan kepada aparat hukum maupun pemerintah untuk menanggulangi aksi teror yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Dalam konteks strategi ke depan, berbagai macam kekerasan itu biasanya tumbuh dalam situasi yang antagonis, terutama kesenjangan sosial, ketidakadilan. Lalu orang ada pembenaran untuk melakukan tindakan seperti itu, tapi tetap tidak benar,” ujarnya.
“Pemerintah siapapun harus mulai punya strategi yang lebih progresif memecahkan masalah kesenjangan. Radikalisme apapun bentuknya, itu boleh jadi karena ada situasi-situasi yang rawan,” imbuhnya.
Haedar juga berpesan agar masyarakat memiliki strategi kebudayaan. Yakni menjadikan gotong royong dan kebersamaan untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif, serta memiliki zona tidak toleran terhadap berbagai macam kekerasan.
“Kekerasan kan juga bisa tumbuh dalam konteks aktualisasi massa. Dulu ada gerakan petani radikal misalnya, sekarang mungkin ada gerakan politik radikal, radikalisme politik, dan lain-lain, karena masyarakat berada dalam situasi marah,” paparnya.
Baca Juga : 4 Hasil Penyelidikan Awal Polisi Terkait Ledakan Bom di Kartasura
“Karena itu harus ada banyak ruang sosial yang kita ciptakan bersama, termasuk medsos. Medsos bisa ciptakan efek yang merambat keluar dalam hal menciptakan ujaran dan tindakan radikal. Medsos sekarang lebih radikal, orang boleh bicara apa saja, bebas mendorong apa saja, nah kita, tugas Muhammadiyah termasuk, memoderasi medsos agar menjadi media yang konstruktif,” sambung Haedar.
Haedar secara khusus mengimbau warga Muhammadiyah agar menebarkan Islam yang mencerahkan dan memajukan sebagaimana perspektif Muhammadiyah.
“Politik jangan sampai memecah internal Muhammadiyah, umat Islam dan bangsa. Karena harganya terlalu mahal,” pungkasnya.
