Beberapa waktu lalu industri kertas nasional mendapat kabar gembira. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi tuntutan Serikat Perusahaan Pers (SPS) terkait No Tax For Knowledge alias “Bebas Pajak bagi Pengetahuan”. Fasilitas ini sudah lama diperjuangkan para penerbit media cetak untuk mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya.
Sebelumnya fasilitas keringanan serupa dinikmati oleh penerbit buku Indonesia, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Tak ayal, fasilitas ini menjadi solusi brilian bagi permasalahan menumpuknya stok produk kertas koran, buku, dan sejenisnya, selain mengalirkan arus kas baru bagi para pebisnis kertas Tanah Air.
Yang mengejutkan publik, ketika fasilitas telah diberikan pemerintah, salah satu pemain besar sektor ini, Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, malah mengeluarkan proyeksi bahwa industri bubur kertas dan kertas di semester depan tidak akan banyak berubah. Direktur APP Sinar Mas, Suhendra Wiriadinata, menginformasikan bahwa harga jual kertas di semester I/2019 ini telah mengalami koreksi, walaupun ia mencoba diplomatis dengan mengatakan ada harapan perbaikan di semester selanjutnya.
Menurut data yang dihimpun Kontan.co.id, harga jual kertas pada 2018 senilai US$ 825 per ton. Nilai itu naik 7,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 764 per ton.
Berdasarkan penelusuran Kontan, dua anak perusahaan APP Sinar Mas, yakni PT Kertas Tjiwi Kimia (TKIM) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (INKP), malah mencatatkan kenaikan penjualan. Tercatat penjualan TKIM sepanjang kuartal I/2019, kontribusi produk kertas sebesar US$ 278,73 ribu, naik tipis dari penjualan sebelumnya yang sebesar US$ 250,35 ribu. Penjualan dari produk kertas industri dan pengemasan sebesar US$ 28,23 ribu dari sebelumnya yang sebesar US$ 25,55 ribu. Total penjualan kuartal I/2019, yakni US$ 306,97.
Sementara itu, total penjualan INKP US$ 776,04 ribu. Sebesar US$ 187,61 ribu disumbangkan oleh penjualan produk pulp. Penjualan kertas budaya, kertas industri, dan tisu sebesar US$ 295,69 ribu, sisanya disumbangkan oleh produk lain.
Yang dipertanyakan publik, kenapa perusahaan sebesar itu malah memandang masa depan industrinya begitu gelap di tengah fakta, masih menggeliatnya kinerja perusahaan? Tentu saja setelah mendapat hujan insentif dari pemerintah.
Apa yang terjadi? Fakta lebih menarik datang dari data ketenagakerjaan untuk melihat gambaran besar kontribusi perusahaan APP Sinar Mas pasca hujan insentif dari pemerintah. Walaupun tak ada data lebih rinci mengenai indikator ketenagakerjaan sektor industri kertas, masyarakat Indonesia bisa melihat rilis informasi pengangguran dari provinsi-provinsi yang menjadi basis operasi perusahaan, baik yang menjadi pusat produksi maupun distribusi dan penjualan.
Pertama, provinsi Jawa Barat (Jabar). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jabar menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yakni 7,73%. Alasan yang dilontarkan Deputi Bidang Statistik BPS, Margo Yuwono, tingginya TPT di Jabar dipengaruhi oleh kondisi industri. Jabar memiliki jumlah industri yang besar, termasuk Grup Sinar Mas, menyebabkan migrasi lapangan pekerjaan berkurang.
Entah sudah mencium rendahnya kontribusi perusahaan terhadap daerah tersebut, masyarakat Jabar dikejutkan dengan pengumuman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang telah menghentikan aktivitas pabrik kertas PT Pindo Deli 3. Alasannya, pabrik tersebut belum mengantongi sejumlah perizinan karena izin yang ada sudah kedaluwarsa.
Namun, perintah dari DLHK itu tidak digubris pabrik kertas anak perusahaan Sinar Mas tersebut. Pabrik PT Pindo Deli 3 hingga Senin, 20 Mei 2019 masih berproduksi. Padahal, DLHK telah meminta bantuan Polisi Pamong Praja untuk menyegel pabrik itu melalui surat No.180/981/PPL tertanggal 7 Mei 2019. Hingga kini permintaan bantuan itu pun diabaikan Satpol PP. Siapapun akan heran bila perusahaan sebesar Pindo Deli sampai lupa mengurus perizinannya.
Rendahnya kontribusi APP Sinar Mas juga terendus melalui data BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Lembaga itu mencatat, angka pengangguran di Provinsi Kepri secara persentase, sepanjang Februari 2019 mencapai 6,41%. Angka tersebut menempatkan Provinsi Kepri di urutan ke lima, untuk tingkat pengangguran tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia, seperti disampaikan Kabid Statistik Sosial BPS Kepri, Satriyana Yasmuarto, Senin (6/5/2019).
Namun, kata dia, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018, jumlah TPT Kepri justru mengalami penurunan. “Ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama ditingkat pendidikan SMK dan SMA,” ujarnya. Tentu siapa pun tahu bahwa di provinsi inilah pasokan bahan baku perusahaan berasal.
Tak berhenti di Kepri, data menarik juga datang dari jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pada Februari 2019 terdapat 4,34 juta orang, berkurang 28,6 ribu orang atau turun sebesar 0,66% dibandingkan dengan Februari 2018
Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumsel pada Februari 2019 mencapai 4,17 juta orang. Jumlah ini memang berkurang sebanyak 26,2 ribu orang atau turun sebesar 0,63 persen dibandingkan keadaan Februari 2018.
Namun, berdasarkan data BPS, selama periode Februari 2018-Februari 2019 hanya tujuh lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan penduduk bekerja, yaitu: pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air, perdagangan, angkutan dan komunikasi, aktivitas keuangan dan real estate, dan jasa lainnya. Tak disebut industri kertas tersebut di sana. Padahal, di Kabupaten OKI, terdapat pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara milik APP Sinar Mas.
Pertanyaan terhadap kontribusi industri kertas khususnya pemain besar seperti APP Sinar Mas adalah wajar mengemuka. Selain hujan insentif bagi kertas koran dan buku, industri kertas termasuk para pemain besarnya telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menerima insentif tax holiday atau libur pajak penghasilan (PPh) badan. Kementerian mengklaim, sektor ini memiliki potensi investasi yang besar untuk hilirisasi hingga menjadi rayon untuk kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto, menyayangkan bahwa industri pulp dan kertas tidak masuk daftar penerima tax holiday. Itu sebabnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, telah melayangkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan industri ini menjadi sektor penerima insentif tax holiday.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan, terdapat 17 industri pionir penerima insentif itu. Antara lain logam dasar, pengilangan minyak, petrokimia berbasis migas, kimia dasar organik, kimia dasar anorganik, bahan baku farmasi, pembuatan semi konduktor, dan komponen utama komputer.
“Dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sudah kami persempit, pulp dan kertas termasuk industri yang kami ajukan. Seharusnya masuk karena ada rayon dari dissolving pulp, yang pionir. Artinya, kita memanfaatkan hasil hutan kita untuk produk bernilai tambah,” kata Panggah, Kamis (5/3/2019).
Pihak Kementerian juga mengklaim, jika tidak ada insentif fiskal untuk industri pulp dan kertas, minat investasi rayon dikhawatirkan merosot. Agustus mendatang, akan ada satu pabrik rayon yang beroperasi dengan kapasitas 350 ribu ton per tahun dan investasi Rp 10,9 triliun. Insentif fiskal menurut Panggah efektif meningkatkan minat investasi di sektor pionir karena nilainya sangat besar.
Tidak hanya tax holiday, APP Sinar Mas dan para pemain kertas nasional juga berpotensi mendapatkan fasilitas pajak lainnya. Pemerintah dalam waktu dekat akan merealisasi insentif fiskal berupa diskon pajak sektor industri manufaktur sebagai upaya strategis menggairahkan iklim usaha.
“Terobosan tersebut sudah dipaparkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Khususnya fasilitas untuk menunjang ekspor dan investasi. Selain juga penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi dan mengaktifkan kegiatan litbang dalam memacu inovasi,” kata Menperin Airlangga melalui keterangan resminya, Rabu (26/6/2019).
Airlangga melanjutkan, draf peraturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari semua menteri sehingga diharapkan dalam satu bulan ke depan, yakni pada Juli 2019, bisa segera diimplementasikan. “Peraturan Pemerintah itu telah diparaf oleh seluruh kementerian terkait,” tuturnya.
Pihaknya juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang potensial mendorong laju investasi dan ekspor. Siapa pun tahu, pada 2019 ini sektor kertas dan bubur kertas mencatatkan kinerja ekspor yang lumayan dan termasuk penopang sektor manufaktur nasional.
Akankah beragam fasilitas tersebut bisa dinikmati para pebisnis kertas termasuk APP Sinar Mas, di tengah pertanyaan mengenai sedikitnya kontribusi mereka terhadap pembukaan lapangan kerja? Hanya waktu yang bisa membuktikan.
