Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari ini bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu keduanya membahas beberapa hal, seperti evaluasi pelaksaan pemilihan kepala daerah langsung.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, sesuai pertemuan itu, dewan bersama pemerintah akan melakukan evaluasi. Hal ini guna melihat, apakah pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat atau justru sebaliknya.
“Jadi terkait pilkada langsung yang kita pilih dalam sistem demokrasi kita, akhir-akhir ini setelah kita evaluasi ternyata banyak masalah yang dihadapi dan kita juga minta kepada kelompok masyarakat tokoh masyarakat untuk melihat kembali, apakah pilkada langsung ini memberikan manfaat banyak kepada masyarakat atau sebaliknya,” ujar Bamsoet –sapaan akrabnya, Jumat (6/4/2018).
Bamsoet mengutarakan, beberapa tokoh telah memberikan masukan mengenai sistem pilkada langsung untuk dievaluasi kembali oleh pemerintah dan DPR. “Mahfud MD menyampaikan bahwa ada baiknya pilkada langsung itu dievalusi. Kemudian juga Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) sampaikan hal yang sama,” ucapnya.
Bamsoet melanjutkan, bila pilkada langsung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maka akan diteruskan. Sementara bila sebaliknya akan dievaluasi. Lebih lanjut Bamsoet mengatakan DPR bersama pemerintah tidak menginginkan adanya perpercahan seusai pilkada langsung tersebut.
Kemudian adanya pilkada langsung ini membuat banyak kepala daerah menghalalkan segala cara, seperti melakukan korupsi guna mencari dana untuk mendapatkan kursi yang diinginkan.
“Yang pasti kita tidak ingin anak bangsa kita terpecah-pecah, kemudian terkotak-kotak, bahkan korupsi, jauh makin banyak karena biaya tinggi. Untuk mendapatkan ‘tiket’ saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya, dan belum biaya penyelenggaraaan hampir Rp18 triliun,” paparnya.
Sementara, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pembahasan dengan DPR mengenai pilkada langsung lebih fokus pada biaya tinggi. Akhirnya para calon bisa terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tadi Pak Ketua DPR menawarkan bagaimana kita revisi ulang Undang-Undang Pilkada dan nanti akan bisa kita bicarakan setelah Pak Ketua nanti akan ketemu dengan Bapak Presiden, akan ketemu dengan KPU, Bawaslu, dan semua pihak yang ada. Intinya di situ banyak hal yang kita bahas bersama,” tandas Tjahjo.
