DPR memprotes atas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Mulai dari menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencapai dua hingga tiga kali lipat, tarif dasar listrik serta bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan pemerintah seharusnya memikirkan ulang kebijakan yang dibuat. Menurutnya sejumlah kebijakan yang dibuat Pemerintahan Jokowi sangat menyusahkan kehidupan masyarakat.
“Karena masyarakat mengalami beban ekonomi yang cukup berat, cabai rawit saja sampai Rp100 ribu,” ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, dampak dari kenaikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat itu melemahnya daya beli masyarakat. Khususnya, kata dia masyarakat kelas menengah ke bawah. “Jadi kesulitan semakin tinggi,” ucapnya.
Dampak lainnya, lanjut dia perusahaan dan pabrik di Indonesia ikut mengalami kesulitan dalam pemasaran. Faktornya masyarakat tidak mampu mengonsumsi produk dalam negeri. “Lama-lama perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kalau bangkrut akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkeruh keadaan,” katanya.
