Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak perwira TNI dan Polri melakukan sosialisasi pencapaian kinerja pemerintah bukan untuk menyeret militer ke ranah politik.
Hal itu ia sampaikan untuk merespons Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyatakan militer dan aparat keamanan diseret ke dalam pusaran politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden.
“Saya rasa enggak ya [menyeret TNI ke politik]. Kita tetap melakukan yang terbaik, bagi masyarakat, TNI dan bangsa,” kata Sabrar saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (28/8).
Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD itu menegaskan pihaknya tetap menjaga netralitas dalam perhelatan tahapan Pemilu 2019.
Ia mengatakan TNI merupakan alat negara yang memiliki kewajiban untuk tetap netral dan tak berpihak pada kandidat manapun pada tiap gelaran pemilu, baik ditingkat pusat maupun daerah.
“Harus netral suatu kewajiban dan keharusan,” kata dia.
Sabrar menyatakan pernyataan Jokowi itu bertujuan agar pihaknya dapat menekan dan mencegah informasi bohong (hoaks) terkait fakta kinerja pemerintah yang telah dilakukan selama ini.
“Enggak, itu saya kira yang dimaksud [Presiden Jokowi] antara lain sekarang banyak berita hoaks,” kata dia.
Sabrar menyebut salah satu kabar hoaks di masyarakat yaitu terkait kinerja pemerintah yang lalai dalam penanganan gempa Lombok.
Oleh karena itu, ia menilai wajar Jokowi mengatakan hal demikian agar masyarakat tak terperangkap pada kabar hoaks yang berpotensi mengancam keamanan dan pertahanan Indonesia.
“Contoh terasa belakangan ini penaganan gempa Lombok ada saja yang menyatakan kita belum turun tangan. Nah, ini kan menjadi bagian dari harus ditangani semua,” ujarnya.
