Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, menyerukan dihentikannya kekerasan terhadap muslim Rohingya di Myanmar. Dia juga mendesak agar pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan diseret ke Mahkamah Internasional.
“Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN, saya minta seret semua pelaku kekerasan terhadap muslim Rohingya, baik itu sipil, militer, biksu ke Mahkamah Internasional! Hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu” tegas Kharis, Sabtu (2/9/17).
Seperti diberitakan, beberapa hari ini tensi penindasan meningkat. Ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pertempuran terbaru, militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa.
“Kita harus menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sebagaimana diduga oleh PBB, termasuk ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil.
Selain itu ada pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut. “Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN,” ujarnya.
Yang memprihatinkan, menurut Kharis, respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim, jangan sampai seperti sedang melakukan “pingpong maritim” dengan tujuan mencegah para pengungsi mendarat dan didorong ke negara lain.
“Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitupula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini” terang Kharis.
Para “manusia perahu” Rohingya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gelombang eksodus yang terbaru dimulai sejak Mei 2012, sejak meletusnya konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok minoritas Rohingya sebagai sasaran kekerasan.
