Di tengah anjloknya harga sawit, perusahaan minyak sawit raksasa Indonesia Indofood mengumumkan rencana untuk keluar dari skema sertifikasi minyak sawit terbesar dunia, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kebijakan ini dilakukan setelah perusahaan tidak mengajukan rencana tindakan perbaikan yang diwajibkan RSPO pada November 2018.
RSPO mengklaim Indofood tidak menanggapi lebih dari 20 pelanggaran terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, serta 10 pelanggaran peraturan perundangan Indonesia yang ditemukan di perkebunan Indofood. Dan mereka kemudian membekukan sertifikasi keberlanjutan bagi pabrik kelapa sawit dan tiga perkebunan yang dimiliki PT London Sumatra Tbk, dengan raksasa sawit Indofood sebagai pemilik saham mayoritas. Pembekuan karena ditemukan pelanggaran prinsip-prinsip dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Sertifikasi yang sebelumnya diberikan kepada pabrik sawit Begerpang dan kebun pemasoknya, yang semuanya dimiliki PT London Sumatra Tbk (Lonsum), telah dicabut oleh badan yang kerap menyuarakan protes LSM lingkungan terkait industri sawit nasional. Sebagaimana diketahui, Indofood memiliki London Sumatera Plantation melalui Indofood Agri Resources Ltd, anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang tercatat di Bursa Singapura, dengan kepemilikan 64,4% saham Lonsum.
Cerita tentang pembekuan sertifikat RSPO berdasarkan investigasi perkebunan kelapa sawit Indofood diawali pengaduan terhadap perusahaan tersebut yang diajukan oleh Rainforest Action Network (RAN), International Labor Rights Forum (ILRF), dan lembaga Indonesia yang bergerak dalam bidang hak buruh, yaitu Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), pada Oktober 2016.
Aksi Cuci Tangan
Kepada media, RSPO Indonesia melalui Direktur Eksekutif Herwin Nasution mengatakan bahwa Indofood telah menunjukkan identitas yang sebenarnya: perusahaan yang melanggengkan praktik eksploitasi buruh dalam industri yang dikenal bukan karena standarnya yang tinggi.
RSPO bahkan mengklaim telah mengetahui praktik ketidakberlanjutan Lonsum selama bertahun-tahun. Oleh karena itulah, RSPO berkesimpulan bahwa saat ini saatnya RSPO menegakkan standar sertifikasi dan peraturan keanggotaannya.
“Pernyataan Indofood keluar dari RSPO menunjukkan untuk kesekian kalinya perusahaan ini telah menolak memperbaiki pelanggaran hak buruh yang secara sistematis terjadi,” kata Herwin.
Menjadi sesuatu yang luar biasa, ketika keputusan Indofood ini dilakukan di tengah mulai menguatnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Pada 23 Januari lalu, harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia kontrak April 2019 melesat 0,22% ke posisi MYR 2.253 per ton, setelah sebelumnya ditutup menguat 1,66%. Ini berarti sejak awal tahun, harga CPO sudah melonjak 6,46%.
Apakah Indofood optimis terkait menguatnya harga CPO, padahal RSPO mengklaim bahwa suara mereka didengar para buyer di AS dan Eropa? Di sisi lain, tak sedikit pengamat industri minyak nabati yang mengatakan bahwa anggota RSPO hanya punya 30% pangsa pasar.
Tak ada yang tahu secara pasti. Namun, 2019 tampaknya akan menjadi tahun yang penuh dengan sentimen positif bagi harga CPO. Survei yang dilakukan Intertek Testing Services, AmSpec Agri Malaysia, dan Sociece Generale de Surveillance mencatat kenaikan ekspor minyak sawit Malaysia sebesar 9-13% pada periode 1-20 Januari, dibandingkan dengan bulan lalu. Bila tiga lembaga survei sudah mengatakan kondisi serupa, berarti meningkatnya permintaan sawit kemungkinan besar benar adanya.
Meningkatnya permintaan di saat cadangan minyak sawit melimpah bisa menenangkan pelaku pasar karena dapat menguras cadangan dan memberi dorongan pada harga CPO. Selain itu, pada periode Desember-Maret produksi sawit diprediksi akan menurun karena faktor musiman.
“Dari sisi [perkebunan] sawit, Desember-Maret produksinya turun karena siklusnya turun,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, usai berdiskusi di bilangan Menteng, Rabu (9/1/2019).
Harga CPO diperkirakan akan naik ke level MYR 2.400 per ton menurut analis Dorab Minstry saat berbicara dalam perhelatan Pakistan Edible Oils Conference, akhir pekan lalu. Prediksi tersebut didasarkan pada meningkatnya permintaan di sektor energi dan melambatnya produksi.
Secara fundamental, perdagangan CPO dunia berpotensi menguat ketika berlimpahnya suplai berpotensi berkurang drastis. Kebijakan madatori biofuel di Indonesia dan Malaysia kini tengah berjalan dan terus direncanakan punya porsi lebih besar.
Pertengahan Januari lalu, Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok, mengatakan bahwa pemerintahnya bermaksud meningkatkan jumlah minyak kelapa sawit dalam campuran biodiesel menjadi 20% pada tahun depan (2020), naik dari program B10 yang sedang berlangsung dengan penggunaan minyak sawit dipatok pada level 10%, seperti dikutip Reuters. Dengan hanya program B10 yang tengah berjalan, sudah bisa meningkatkan konsumsi CPO Malaysia sebesar 70.000 ton per bulan.
Di Indonesia, program mandatory biofuel 20% telah berlangsung dan tingkat penyerapannya mencapai lebih dari 90% per akhir Januari 2019 dengan target alokasi B20 pada tahun ini mencapai lebih dari 6 juta kiloliter. Tak heran bila asosiasi sawit memproyeksi nilai ekspor pada tahun ini akan turun, yang secara langsung akan memengaruhi harga di pasar CPO global.
Terkait kesuksesan program B20 Indonesia, mengacu pada asumsi Malaysia yang mencapai 70 ribu ton per bulan, volume penyerapan CPO berpotensi mencapai 2-3 kali lipat. Apalagi bila pemerintah Indonesia bisa memacu program mandatori menjadi 100% CPO bersamaan dengan beroperasi optimalnya kilang Dumai di Riau sebagai pengolah bahan bakar berbasis CPO murni.
Inikah yang membuat Indofood begitu percaya diri, setelah membuat RSPO begitu geram hingga membekukan keanggotaan Lonsum? Hanya waktu yang bisa membuktikan.
Namun, jika melihat peta perdagangan sawit global secara khusus hingga bisnis minyak nabati dunia, keputusan pembekuan Indofood berpotensi menaikkan harga minyak nabati internasional. Tak hanya sawit, hampir semua minyak nabati berpotensi untuk berakselerasi.
Pada situasi itulah, keputusan RSPO akan terlihat hasilnya. Keluarnya Indofood dan naiknya harga CPO akan menguntungkan produsen anggota RSPO lainnya. Sementara itu, bagi RSPO, “sikap tegas” mereka terhadap Indofood seolah jadi stempel sahih tingkat keberlanjutan lembaga dan juga para anggota perusahaan sawit, yang bernaung di bawahnya. RSPO bisa mengklaim bahwa berada di bawah naungan mereka akan menjadi sebuah keuntungan signifikan bagi anggotanya.
Di sisi lain, Indofood berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dengan lepas dari RSPO, Indofood berpotensi menjual CPO dengan volume besar, walaupun hal itu dilakukan melalui partner mereka yang bergerak di perusahaan trading komoditas.
Mungkin dari sisi margin, para perusahaan anggota RSPO punya margin profitabilitas tinggi, tetapi mereka tetap akan dihadapkan pada tantangan terkait penumpukan stok CPO di gudang-gudang mereka. Harga mahal karena label RSPO membuat mereka menjadi preferensi ke sekian bagi pembeli global. Apalagi bulan-bulan Desember hingga Maret sudah jamak diketahui sebagai bulan seret produksi.
Situasi ini membuat klaim LSM lingkungan terkait banyaknya perusahaan pembeli minyak sawit yang mengaku telah memutuskan hubungannya dengan Indofood sebelum sanksi tersebut diberikan, terbantahkan secara otomatis. Bagaimana mungkin perusahaan seperti Nestle, Musim Mas, Cargill, Fuji Oil, Hershey’s, Kellogg’s, General Mills, Unilever, dan Mars, bersedia memilih bahan baku berharga tinggi di tengah situasi perdagangan global yang menunjukkan laju stagnasi?
RSPO mungkin menang selangkah, tetapi Indofood maju lebih jauh ke depan.
