Jakarta, CNN Indonesia — Jokowi Widodo akhirnya mengumumkan pendampingnya sebagai calon wakil presiden di pilpres 2019. Dia memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin untuk mengisi posisi tersebut.
“Saya memutuskan dan telah mendapatkan pesetujuan dari Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakkil presiden 2019-2024 adalah Prof. Dr. Ma’ruf Amin,” kata Jokowi di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).
Dalam pertemuan itu, jajaran ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung Jokowi ikut berkumpul di Plataran sebelum pengumuman cawapres sore ini.
Ma’ruf Amin bukan kader parpol. Namun dia menduduki posisi sentral yaitu Rais Aam Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia.
Pria 75 tahun asal Tangerang ini pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hubungan Antar Agama.
Kisruh di Tubuh NU
Sehari sebelum deklarasi, inisial nama cawapres Jokowi muncul ke publik. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy memberikan petunjuk bahwa nama cawapres Jokowi berawalan huruf M.
Dia menyebut sosok tersebut “mewakili warna religiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia serta sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi.” Rommy mengatakan sosok cawapres Jokowi tak keluar dari sepuluh nama yang pernah disampaikannya pada Juli lalu.
Nama anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD sempat menguat ke publik, namun jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bereaksi. Ketua Umum Said Aqil Siradj menegaskan Mahfud bukan kader NU karena belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU. Menurutnya, kedekatan Mahfud dengan NU hanya sebatas kultural.
Ketua PBNU Robikin Emhas juga menyatakan, warga Nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi di pilpres 2019 jika cawapres yang dipilih bukan berasal dari kalangan NU.
Hal itu disampaikan Robikin usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU.
Menanggapi hal itu, putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan sikap NU tidak bisa diwakili oleh PBNU. Yenny melihat PBNU saat ini diisi oleh sejumlah politikus PKB.
“NU itu kan jutaan orangnya, tidak bisa diwakili oleh orang-orang partai yang ada di PBNU. PBNU macam-macam. Ini bukan PBNU, ini adalah orang-orang PKB yang kebetulan menjadi pengurus PBNU,” ujar Yenny di Restoran Kunstkring, Jakarta, Rabu (8/8).
Tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat Rais Aam PBNU, KH. Mustafa Bisri alias Gus Mus mengatakan tak perlu ada pembicaraan soal politik praktis di kantor PBNU. Baginya, kantor PBNU bukan tempat yang tepat untuk bicara soal itu.
“Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis,” cuitnya, melalui akun Twitter @gusmusgusmu.
“Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya,” sambung dia, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu.
