Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan, pemerintah Indonesia menggalang dukungan seluruh negara di PBB untuk mencabut hak veto yang dimiliki Amerika Serikat. Hal itu sebagai respon atas kebijakan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Menurutnya, pencabutan hak veto guna memberi peluang bagi PBB menjatuhkan sanksi kepada AS.
“Semakin majunya zaman ya kita berharap semua hak veto itu dihilangkan. Tidak ada perbedaan antara Amerika ataupun dengan Indonesia,” ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/12).
Taufik berkata, beberapa negara yang bisa diajak Indonesia untuk menggalang dukungan tersebut, yakni negara berkembang dan negara nonblok. Kedua kategori itu diyakini dapat membuat PBB mencabut hak veto milik AS.
Hak veto, kata Taufik, merupakan hak yang tidak berkeadilan. Hak itu membuat sebuah negara dapat mengintervensi negara lain yang notabene bertentangan dengan prinsip kemanusiaan di dunia.
“Hak veto lebih ke aspek kepentingan, bukan kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Taufik menuturkan, tindakan AS mengakui Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan pelanggaran internasional dan menimbulkan polemik. Bahkan, AS seolah ikut serta dengan Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina.
Kebijakan itu juga bertentangan dengan posisi AS sebagai bagian dari Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi inisiator perdamaian yang saat ini tengah di bangun di Palestina dan Israel.
Oleh karena itu, politikus PAN ini berkata, jika hak veto milik AS tetap dipertahankan maka upaya PBB memberi sanksi terhadap AS tidak akan terlaksana.
“Kemarin baru saja mendengar ada penolakan dari Dubes AS di PBB untuk memveto katakanlah sanksi PBB itu ke Amerika. Kalau sudah diveto ya batal,” ujar Taufik.
Di sisi lain, Taufik menyarankan, semua pihak meninjau kembali usulannya untuk memboikot segala produk dari AS. Jika tidak, usulan itu justru akan membuat Indonesia mengalami kerugian.
“Jangan sampai seruannya itu ternyata tidak berbunyi. Kita harus secara arif dan bijak melakukan saja terobosan menggalang kekuatan di PBB,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengakuan itu akan diikuti dengan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Amerika Serikat (AS) sebelumnya memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Rancangan resolusi itu didukung 10 anggota tak tetap DK PBB, dan seluruh anggota tetap DK PBB, yakni Rusia, China, Inggris, Perancis, kecuali AS.
