Presiden Joko Widodo berencana memindahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Salah satu langkahnya adalah dengan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta menuju tempat lain yang daerahnya masih sepi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, nantinya pusat pemerintahan baik itu lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif akan ikut pindah. Sedangkan lembaga yang menunjang bisnis akan tetap berada di Jakarta.
Bambang mencontohkan, salah satu lembaga non pemerintah yang akan tetap berada di Jakarta adalah Bank Indonesia. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan tetap berada di Jakarta.
“Mereka masih tetap di Jakarta kaya BI, OJK dan LPS,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut Bambang, alasan mengapa BI hingga OJK tidak pindah karena mereka masih akan menjadi ujung tombak dari pusat keuangan dan bisnis. Sedangkan mayoritas perbankan dan pusat bisnis lainnya masih berada di Jakarta.
“Tapi yang pasti kita ingin kota ini tetap menjadi pusat keuangan dan bisnis,” jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke luar Pulau Jawa. Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi pemindahannya. Jokowi pun meminta masukan warganet alias netizen.
Melalui akun media sosialnya, Jokowi menjelaskan maksud pemindahan ibu kota. Jokowi mengunggah sebuah foto penampakan Kota Jakarta yang sudah sangat padat. Menurut Jokowi, DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis
Di Indonesia, lanjut Jokowi, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
