Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menilai ada kesalahan penempatan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia pun mengusulkan harus ada tata kerja yang baku di dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Hendropriyono mengatakan secara individu, orang-orang yang dipilih Jokowi untuk menduduki jabatan menteri memiliki kelebihan masing-masing. Namun menurutnya, beberapa orang menempati posisi yang tidak tepat.
“Ada yang baik sekali, ada yang lemah tapi bukan dalam arti kata individu, [tapi] dalam penempatan. Ada yang tempatnya enggak cocok dengan kepakarannya,” kata Hendropriyono di kantor redaksi CNN Indonesia TV, Jumat (25/10).
Dia pun mengusulkan perlu ada satu mekanisme tata kerja antarsektor, bahkan subsektor. Tak cukup hanya berdasarkan garis-garis kebijakan visi-misi presiden dan wakil presiden karena menurutnya penjabarannya tidak mudah.
“Sehingga kerjaan saling bantu, saling mengisi itu betul-betul terealisasi di tataran operasional,” ujar sesepuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.
Dia menilai kesalahan penempatan adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Karena itu menurutnya perlu ada satu metode yang baku tentang tata kerja di dalam kabinet.
“Mudah-mudahan kabinet ini bisa berjalan sempurna dengan kelebihan yang ada pada perorangan, saya lihat bisa menutup kekurangan yang ada dari kesalahan penempatan,” ujarnya.
Gejolak Kala Prabowo Jadi Menhan
Hendropriyono berkomentar terkait jabatan baru Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, penempatan Prabowo itu disesuaikan dengan hakikat tantangan saat ini.
“Dengan penempatan Prabowo di Kementerian Pertahanan, tentu saja itu fungsi bisa dijabarkan dalam pekerjaan yang lebih mumpuni oleh seorang Prabowo yang sudah sampai letnan jenderal berwawasan kebangsaan dan banyak tahu tentang ancaman, gangguan, hambatan yang dihadapi,” ujarnya.
 |
Dengan posisi Prabowo yang saat ini menjadi pembantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan, Hendropriyono menyebut ada gejolak di lingkaran kelompok yang dulu pernah mendukung Prabowo ketika Pilpres 2019.
“Gejolak pasti ada, tapi tidak apa-apa yang penting bisa diatasi, saya yakin itu bisa diatasi,” ujarnya.
Dia juga mengomentari penempatan tokoh militer Fahcrul Razi yang kini menjabat menteri agama. Menurutnya, Jenderal Purnawirawan TNI itu cukup mumpuni untuk memecahkan masalah di Kementerian Agama yang saat ini terpapar radikalisme.
“Dia seorang militer, yang di kementerian agama banyak kelemahan ideologis seperti terpapar radikalisme, adanya patpat gulipat yang kata presiden banyak korupsi manipulasi yang perlu diungkap,” ujarnya.
Hendropriyono juga menanggapi penempatan Mahfud MD di Menko Polhukam, pejabat sipil pertama di kementerian itu. Dia menilai tak ada yang salah dengan penempatan tersebut, sebab Kemenko Polhukam memimpin tiga sektor, dua di antaranya adalah sektor sipil yaitu politik dan hukum.
“Iya, ini baru pertama kali Menko Polhukam dari sipil. Saya kira pemikiran presiden benar. Polhukam itu kan politik hukum keamanan. Keamanan cuma satu, yang dua polhuk itu sipil. sudah tepat,” ujarnya.
