Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat bersikeras ingin menggalakkan kembali peraturan soal kepemilikan garasi sebelum membeli kendaraan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014.
Menurut Djarot, semestinya penerapan aturan itu tidaklah sulit. Sebab, kata dia, secara logika, warga yang memiliki mobil seharusnya mampu untuk membangun garasi.
“Logikanya gini, orang beli mobil harga mahal, paling enggak mobil bekas pun, di atas Rp100 juta. Masa bangun garasi atau sewa garasi gak bisa?” katanya, di Papanggo, Jakarta Utara, Sabtu (9/9/2017).
Mantan Walikota Blitar itu menegaskan dirinya tidak pernah melarang apalagi membatasi warga ibukota untuk memiliki mobil. Hanya saja, ia ingin warga tertib memarkirkan kendaraannya, jangan sampai menimbulkan kemacetan atau kesemrawutan.
“Ini amanat Perda, bukan maksud kami melarang orang beli mobil. Silakan beli sebanyak-banyaknya mobil. Satu orang boleh punya lima sampai sepuluh mobil. Tapi harus punya garasi,” ujarnya.
Ia juga mempersilakan warga memiliki banyak mobil mewah. Asalkan taat membayar pajak. “Tapi masa beli mobil mewah, gak bisa bikin garasi atau sewa?” ucapnya.
Soal penertibannya pun ia yakin dapat berjalan mudah. Malah ia berkelakar, banyak warga yang tidak punya garasi nantinya akan merasa terbantu, karena mobilnya ‘dipindahkan’ ke tempat yang lebih aman. “Kan enak toh derek dipindah,” imbuhnya berkelakar.
Ia pun meminta jangan ada pemelintiran persepsi bahwa seolah-olah kebijakan ini akan berpengaruh pada menurunnya pasar otomotif. “Enggak dong, jangan lansung klaim akan membuat produksi mobil (menurun), yang beli kan bukan orang Jakarta doang, nasional kan,” tuntasnya.
Aturan mengenai garasi mobil itu tercantum dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140. Berikut bunyinya Perda itu:
1. Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
2. Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik jalan.
3. Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
4. Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.
Source: Poskota
