Akhirnya usaha Indonesia menuju penggunaan energi hijau nan masif kian mendekati kenyataan. Program mandatory biodiesel 20% (B-20) diklaim tak ada masalah dan berjalan cukup baik. Uji coba B-20 mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM. Tak ketinggalan dukungan dari asosiasi (METI, Aprobi, dan industri otomotif), BPPT, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), perguruan tinggi, serta produsen biofuel.
Kesuksesan uji coba ini diklaim akan berpotensi membuat Indonesia mengimpor minyak mentah ataupun BBM lebih sedikit. Jelas sebuah tujuan yang mulia. Benarkah hanya itu?
Pasalnya, menurut Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), berdasarkan roadmap, implementasi B-30 adalah untuk 2020. Padahal, baru-baru ini terdengar kabar bahwa pemerintah akan memaksakan implementasi sepenuhnya B-20 pada akhir 2018. Hal ini berarti B-30 berpeluang besar masuk di tahun berikutnya.
Saking memaksa, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan bahwa pemerintah akanmenindak tegas badan usaha yang masih menjual B0 atau solar tanpa campuran kelapa sawit. Kebijakan ini merujuk pada semakin gencarnya pemerintah mengampanyekan penggunaan B-20. Rencananya, besaran denda yang akan diterapkan nantinya Rp 6.000 per liter. Dalam hal ini, pemerintah terlebih dahulu mencari alasan penyebab badan usaha masih menjual B0.
Apakah hanya terkait dengan impor BBM saja? Siapa bilang!
Tengok saja data harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang mengalami kemerosotan drastis dalam enam bulan pertama 2018. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni koreksi 7,07%. Biasanya, secara alami, kemerosotan harga hanya terjadi 1-2% saja selama semester 1. Usut punya usut, kondisi ini terjadi menyusul kebijakan anti-CPO Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan India sebagai konsumen utama produk tersebut dunia.
Kontraksi harga komoditas agrikultur unggulan Indonesia ini terutama terjadi pada kuartal 2-2018 yang turun hingga 4%, melanjutkan koreksi pada triwulan 1 yang mencapai 3,12%. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, koreksi harga CPO di semester 1/2018 ini terbilang masih lebih baik bila dibandingkan dengan semester 1/2017 ketika harga CPO meluncur turun hingga 20,91%.
Kondisi anjlok tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tercatat ekspor CPO Malaysia ke India turun 25% secara bulanan (month-on-month/MoM). Catatan bulan Mei 2018 malah lebih parah lagi. Ekspor Malaysia anjlok nyaris 75% secara MoM, atau 72,5% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Tak pelak, kondisi ini juga bisa diartikan bahwa pasar CPO kini sedang dibanjiri pasokan. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia sangat mengandalkan CPO sebagai penopang pos pemasukan nonmigas negara.
Yang menarik, semakin terbuka kemungkinan CPO Indonesia telah menjadi korban perang dagang terselubung dengan negara-negara mitra. Tengok saja data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Agensi statistik negara itu melaporkan bahwa India merupakan tujuan ekspor utama CPO Indonesia dengan nilai US$4,9 miliar atau 7,32 juta ton, tahun lalu. Ekspor CPO Indonesia ke India juga turun 15% dari 408.650 ton pada Maret 2018, menjadi 364.280 ton pada April.
Di sisi lain, India tengah mengalami dilema potensi kebangkrutan massal perusahaan energy, terutama yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Jenuhnya pasar listrik negeri Hindustan berpotensi akan menyeret perusahaan-perusahaan energi ke jurang kebangkrutan. Sebuah kondisi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik yang tak sesuai dengan pertumbuhan harga batubara.
Banyak pengamat politik dan ekonomi mengatakan bahwa India sangat membutuhkan pasokan batubara Indonesia dengan kualitas tinggi dan volume yang gigantis, tetapi mereka berkeberatan jika harus membayar dengan harga pasar. Adalah wajar jika kemudian sebagian menduga, bahwa India sengaja menaikkan pajak CPO impor agar negeri itu punya daya tawar yang lebih kuat untuk mendapatkan batubara murah dan dengan suplai yang luar biasa.
Adakah alasan lain terkait program mandatory B-20 ini? Yang paling kuat justru datang dari Kementerian Keuangan. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan regulasi khusus terkait kemungkinan meningkatnya kebutuhan subsidi untuk solar, akibat dari rencana pemerintah menambah porsi campuran CPO ke solar menjadi 20 persen (B-20).
Menurutnya, jikapun kebutuhan subsidi meningkat akibat kebijakan ini, masih bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih memberikan ruang untuk penambahan subsidi tersebut.
Sri menambahkan, rencana tersebut sebenarnya sudah dibahas dengan DPR RI, baik dengan Komisi VII yang membidangi energi maupun Komisi XI yang terkait dengan anggaran. Jika dibutuhkan tambahan subsidi untuk B-20, pemerintah bisa sewaktu-waktu mengalokasikannya.
Sebagaimana diketahui, jumlah subsidi energi di era pemerintahan Jokowi-JK boleh dibilang tak lebih dari separuh a yang dikeluarkan pemerintah di zaman Presiden SBY. Perbandingannya mencapai Rp 150 triliun dengan sekitar Rp 60 triliun saja. Jadi, boleh dibilang secara hitung-hitungan kasar ada potensi dana subsidi “menganggur” dengan kisaran Rp 90 triliun. Sungguh sebuah angka yang menggiurkan!
Lalu, dengan kian terbuka lebarnya pintu pemberian subsidi energi tambahan, akan membuat pasar CPO yang kini cenderung menurun bakal kembali bergairah. Apalagi Uni Eropa akhirnya menunda larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit, dari semula pada 2021 menjadi 2030.
Penundaan ini dilakukan setelah Indonesia, selaku produsen terbesar minyak sawit di dunia, melakukan sejumlah lobi dan juga negosiasi terhadap Uni Eropa. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengeluarkan ancaman. Ancaman itu dilakukan tidak main-main karena langsung membuat seluruh duta besar negara Uni Eropa melakukn klarifikasi.
“Kita [ancam] berhenti beli Airbus. Begitu kita ancam, langsung seluruh dubesnya datang untuk mengklarifikasi. Akhirnya, sawit itu ditundalah pelaksanaannya,” kata Wapres Jusuf Kalla.
Sebelumnya Wapres pernah mengingatkan Eropa agar tidak berlaku diskriminatif dengan melarang penggunaan CPO untuk bahan baku biodiesel. “Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu jangan berlaku diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi,” tuturnya, April lalu.
Pernyataan dari Wapres JK ini jelas menjadi sinyal tersendiri, bahwa negara berada di belakang perusahaan sawit. Padahal, publik belum mengetahui secara pasti kesuksesan program uji coba tersebut. Jika sampai akhirnya hasil jelek yang ditutupi dengan rapat, ujung kerugian akan ada pada konsumen, mulai dari potensi peningkatan harga BBM hingga kenaikan tarif listrik karena potensi peningkatan penggunaan biosolar secara volume di pembangkit listrik tenaga diesel (milik PLTD).
