Ahli hukum dan politikus, Yusril Ihza Mahendra, bersedia membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rekonsiliasi akan jadi ajang saling memaafkan antara pihak GNPF MUI dengan pemerintah. “Akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana kita saling maaf-memaafkan,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (18/6/2017).
Formula rekonsiliasinya sudah dipikirkan Yusril. Pertama, Yusril berkewajiban menjaga harkat dan martabat kedua belah pihak. Tak boleh ada pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain terusik harkat dan martabatnya. Kedua, rekonsiliasi didasarkan pada semangat persaudaraan. “Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama,” ujar Yusril.
Pemerintah dimintanya untuk mengedepankan cara-cara dialog. Dengan demikian tak perlu ada lagi membawa permasalahan-permasalahan ke ranah hukum. Para aktivis GNPF MUI beserta para ulamanya, kata Yusril, memang sebelumnya dituduh makar. Namun saat ini sebaiknya perselisihan ini diakhiri. “Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka,” kata Yusril.
Termasuk, kata dia, kasus yang membelit Habib Rizieq Syihab selaku pembina GNPF MUI dan Imam Besar FPI. Kasusnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Yusril menyarankan agar pemeritah mengedepankan dialog saja dalam menyelesaikan kasus itu. Sebaliknya, pihak GNPF MUI juga tak perlu berpikiran negatif terhadap pemerintah. “Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis,” kata Yusril.
Rekonsiliasi dinyatakannya penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, pemerintah perlu untuk fokus ke permasalahan ekonomi dan pembangunan daripada ribut terus soal politik. Dia yakin ulama-pun punya niat baik untuk menjaga persatuan. Bila ada perbedaan pendapat, itu wajar dalam demokrasi.
Ditanya lebih konkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan pemerintah. “Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insyaallah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya, Rizieq Syihab mengapresiasi usulan Yusril soal forum rekonsiliasi ini. Rizieq berharap Yursil bisa membentuk forum rekonsiliasi ini. “Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” tutur Rizieq dalam rekaman suara.
