Bank Indonesia (BI) mencatat angka peminatan pengambilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sepanjang 2018 masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,9 persen.
Manager Departemen Makro Prudential BI Bayu Adi Gunawan mengatakan, rasio KPR tersebut menandakan jika sektor properti belum bangkit. Seperti diketahui sejak 2014 lalu pertumbuhan sektor properti anjlok.
“Serapan KPR belum maksimal. Belum sampai puncaknya. Tadinya harapan kami pada 2018 akhir hingga pertengaha 2019 akan sampaikan puncak,” ujar Bayu di Jakarta, Rabu (24/1).
Meski secara rasio masih belum maksimal, namun Bayu menjelaskan realisasi KPR pada 2018 mencapai Rp 12 triliun. “Ada peningkatan dari 2015,” ucapnya.
Bayu menjelaskan, sepanjang 2018 lalu KPR untuk rumah tapak murah dan komersial mendominasi. KPR rumah tapak tumbuh sekitar 7,1 persen.
Sementara itu untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih sangat kecil sekali. Meskipun pembangunan apartemen cukup pesat namun sayangnya pangsa pasarnya masih sedikit.
“Rasio kredit macet KPR masih terjaga di 2,7 persen,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut Bayu menuturkan untuk mendongkrak penyaluran KPR pada 2019, pemerintah melalui APBN menganggarkan sebesar Rp 10,39 triliun untuk program rumah rakyat. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp 5,2 triliun dianggarkan untuk program rumah subsidi.
Selain itu untuk dana bantuan uang muka dialokasikan sebesar Rp 948 miliar. Sementara untuk subsidi selisih bunga kredit Rp 3,45 triliun dan suntikan untuk BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 800 miliar.
“Angka ini memang mengalami kenaikan. Harapannya tahun ini masyarakat semakin mudah untuk mengakses hunian,” ujarnya.
Bayu merinci, pada 2018 kemarin pemerintah menggelontorkan Rp 8,59 triliun untuk membantu masyarakat membeli rumah. Besaran anggaran tersebut terbagi atas anggaran untuk rumah subsidi sebesar Rp 2,18 triliun. Sedangkan dana bantuan uang muka Rp 1,38 triliun, kemudian subsidi selisih bunga kredit Rp 2,53 triliun dan bantuan suntikan untuk Tapera Rp 2,5 triliun.
