Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Golkar segera mempersiapkan diri menyosong dua agenda besar yakni Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Bamsoet mengatakan Golkar harus berani menargetkan kemenangan besar dalam kedua agenda pemilihan umum tersebut.
“Apa yang ingin direngkuh Partai Golkar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024? Penetapan target pada dua agenda besar itu bisa dirumuskan dan ditetapkan jika Partai Golkar segera melakukan konsolidasi. Golkar harus berani berambisi meraih kemenangan besar,” kata Bamsoet kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Bamsoet mengatakan target terdekat Golkar yakni harus bisa mewujudkan ambisi besarnya itu di Pilkada 2020. Namun, menurut Bamsoet Golkar belum mempersiapkan itu. Bahkan, Bamsoet menyebut ada sebagian kelompok di Golkar yang ingin menunda-nunda agenda-agenda penting partai.
“Hari-hari ini, target yang ingin dicapai Partai Golkar pada Pilkada itu praktis belum menjadi kepedulian semua elemen partai. Sebab, sekarang ini, semua elemen Partai Golkar, utamanya sekelompok orang di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, memanfaatkan seluruh waktu dan tenaga untuk menunda-nunda pelaksanaan Rapat Pleno yang menjadi kebutuhan mutlak Partai, Rapat Pimpinan Nasinal (Rapimnas) dan Musyawarah nasional (Munas) hingga bulan Desember 2019,” ujarnya.
Bamsoet menyebut ada beberapa oknum elite di DPP Partai Golkar yang perlu diingatkan karena mereka cenderung malah fokus mempertahankan kekuasaan. Padahal, menurut jika Golkar ingin mewujudkan ambisi besarnya itu harus mampu mengelola waktu dengan efektif, harus ada alokasi waktu untuk memperkuat sinergi dengan semua daerah
“Mau tak mau, DPP Golkar harus segera mengajak dan menggerakan kepedulian semua pengurus dan simpatisan di daerah terhadap Pilkada 2020. DPP Golkar jangan sampai terjebak pada semata-mata sibuk menunda-nunda Munas untuk mempertahankan penguasaan atas pengelolaan partai. Perilaku beberapa oknum elite DPP seperti itu tidak akan produktif. Karena meraih hasil maksimal di Pilkada 2020 itu juga penting,” sebutnya.
Namun, Bamsoet menilai apa yang dilakukan oknum-oknum elite Golkar itu kontra produktif. Bamsoet menyebut sikap kontra produktif itu cenderung membahayakan masa depan partai, karena kurangnya kepedulian para oknum elit DPP itu untuk menggerakkan mesin partai. Bamsoet kemudian menyinggung soal pemecatan pengurus DPD yang tak mendukung Ketua Umum pertahana.
“Soliditas DPD partai dibelah dan diacak-acak untuk kepentingan menghitung suara dalam pemilihan ketua umum di forum Munas nanti. Pengurus DPD yang menolak mendukung Ketua Umum Petahana dipecat, atau mendapatkan perlakuan tidak sebagaimana mestinya. Apa pun alasan dan tujuannya, perlakuan tidak fair dan tidak demokratis terhadap pengurus DPD akan memperlemah kinerja mesin partai di daerah,” katanya.
Bamsoet mengatakan DPP harus segera berbenah untuk kepentingan Pilkada 2020 maupun Munas. Bamsoet meminta seluruh elemen Partai Golkar dengan diprakarsai DPP harus segera dikonsolidasi, jangan sampai ada yang mengambil posisi dan sikap pasif hanya karena menunggu pelaksanaan Munas. Untuk itu, Bamsoet berharap DPP bisa mengubah pola pendekatan kepada DPD-DPC bukan lagi sekadar kepentingan memenangkan jabatan ketua umum di forum Munas nanti.
“Menuju pelaksanaan Munas pada Desember nanti, masih ada waktu kurang lebih empat bulan. Rentang waktu ini hendaknya dimanfaatkan DPP untuk mulai mendorong daerah fokus pada Pilkada 2020. Dan bersama semua DPD, DPP pun hendaknya mulai merancang strategi dan kegiatan mesin pemenangan partai. Artinya, nadi kegiatan partai harus tetap berjalan. Jangan sampai terjadi kevakuman di tubuh partai hanya karena semuanya harus menunggu hasil Munas yang pelaksanaannya dijadualkan pada Desember 2019 nanti,” ujar Bamsoet.
“Karena itu, DPP Golkar harus mengubah pola pendekatannya kepada semua DPD-DPC. Pendekatan ke pengurus daerah tidak boleh lagi hanya berdasarkan kepentingan memenangkan jabatan ketua umum di forum Munas nanti. Tidak boleh lagi dengan pendekatan gertak sambal atau ancaman pemecatan. Sebagai partai politik (Parpol) besar, DPP harus membangun suasana dialogis dengan semua DPD-DPD berdasarkan kesamaan tujuan dan kepentingan, yakni mewujudkan kemenangan besar di Pilkada 2020,” imbuhnya.
Menurut Bamsoet, menjelang Pilkada 2020 belum terlihat ada kepedulian dan komunikasi intens antara DPP dengan DPD. Bamsoet mengaku menemukan hal itu dari pengakuan sejumlah kader di berbagai daerah yang kan melaksanakan Pilkada.
“Pertanyaannya, apakah DPP Partai Golkar telah mendorong semua DPD Golkar untuk melakukan persiapan sebagaimana mestinya? Ketika hal ini ditanyakan kepada kader di sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan, ditemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Sebab, banyak pengurus DPD mengaku tidak ada komunikasi dengan DPP terkait persiapan mengikuti Pilkada 2020. Sebaliknya, pengurus DPD seperti ‘dipaksa’ oleh para oknum DPP untuk menyatakan dukungan ketua umum petahana,” kata Bamsoet.
Bamsoet kemudian menyinggung persiapan yang dilakukan partai-partai yang menjadi pesaing Golkar nanti. Salah satunya PDIP. Bamsoet mengatakan PDIP sudah memiliki target yang jelas untuk menyongsong kontestasi Pilkada 2020.
“Pada Kongres yang berakhir baru-baru ini, PDIP menetapkan target kemenangan 50 persen untuk Pilkada 2020. Tak hanya menatap Pilkada serentak tahun mendatang, PDIP pun sudah menetapkan target kursi pada Pemilihan Legislatif 2024, yakni 147 kursi. Penetapan dua target ini tentu tidak asal-asalan, melainkan mengacu pada kekuatan, kelemahan dan peluang partai bersangkutan di semua daerah pemilihan. Kalau PDIP sudah berbicara tentang target untuk dua agenda politik ke depan, lantas apa yang menjadi ambisi Partai Golkar dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024?” pungkasnya.
