Kabar bahwa politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan membongkar dugaan kasus korupsi yang mengendap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai akan mendapat dukungan dari koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, pihak Jokowi pastinya mendukung langkah penegakan hukum. Jadi tidak ada masalah jika Amien Rais mengungkapnya.
“Kalau Jokowi tentu tidak gentar dengan hal-hal seperti ini. Dalam beberapa kasus, dia selalu ambil sikap. Misal saja, Setya Novanto dan Idrus Marham, tidak ada yang dilindunginya,” kata Karyono saat dihubungi, Kamis (11/10/2018).
Menurut Karyono, apa yang dilakukan Amien Rais memiliki dua kepentingan. Dari dimensi politik, bisa jadi ini adalah sebuah ‘serangan balik’ merusak citra kompetitor. Karena, dugaan kasus hoaks Ratna Sarumpaet justru berdampak buruk pada pasangan Prabowo-Sandiaga.
Di sisi lain, pernyataan ini punya pertimbangan pada dimensi hukum. Sebab, jika benar Amien Rais terlibat, ia terpaksa bereaksi agar tercipta kompromi, atau ‘barter’. Maksudnya, ini menjadi tekanan ke kubu Jokowi agar dirinya aman dari kasus tersebut.
“Sikap Amien yang seperti ini justru memperlihatkan bahwa ada kepentingan. Publik akan mempersepsikan dia kenak-kanakan, karena dia terlihat panik,” ujarnya.
Padahal, harusnya Amien Rais tak perlu bereaksi keras, apalagi sampai membuat pernyataan membongkar kasus-kasus hukum yang mengendap di KPK. Diakuinya, tujuannya memang mengarah ke Jokowi. Bisa jadi ke parpol koalisi, menteri-menteri dan orang lingkaran Presiden.
“Yang tahu kasus apa itu, ya cuma Pak Amien Rais. Pastinya ini manuver politik,” ungkap Karyono.
Namun efektif atau tidaknya, menurut dia, tergantung dari kebenaran data-data yang disampaikan politisi PAN tersebut. Justru akan jadi bumerang jika dia tak memiliki fakta-fakta menunjang. Apalagi, cara dia bereaksi yang seolah-olah memberikan ancaman.
“Tapi, apa yang menjadi keputusan Pak Amien Rais untuk membongkar itu semua hak dia sebagai warga negara. Asalkan ada bukti kuat,” pungkasnya.
